Kapolri Harap Kerjasama Penegakan Hukum dengan Kemenkeu dapat Optimal

Narasumber :www.pajak.go.id
Selasa, 13 Maret, 2012 – 12:54
Jabat Tangan Menkeu dengan Kapolri Setelah Penandatanganan MoU

“Tidak ada satu pun institusi di Negara ini yang bisa bekerja sendirian apalagi menangani hal-hal yang statis seperti ini, sehingga diperlukan kerjasama untuk mengelola dengan kondisi keuangan Negara kita, bagaimana untuk bisa menghasilkan terutama dari sektor Pajak dan Bea Cukai, tentunya ini memerlukan langkah-langkah yang rill yang semua itu diatur oleh Undang-Undang. Semua ini adalah untuk mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum maupun tentunya adalah untuk meningkatkan target Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Insya Allah dari semua yang kita kerjasamakan hasilnya akan optimal kemudian pelanggaran-pelanggaran hukum kalaupun itu ada sudah jelas akan kita awasi. Mudah-mudahan semuanya bisa menghasilkan sesuatu yang optimal dan baik untuk seluruh jajaran kementerian dan lembaga,” demikian disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo dalam sambutannya setelah menandatangani nota kesepahaman tentang Kerja Sama dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemenkeu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada hari Kamis, 8 Maret 2012 di Aula Mezanin Gedung Juanda I Kemenkeu.

Nota Kesepahaman itu merupakan naskah pokok atau “payung” yang kemudian diturunkan dalam 9 (sembilan) Kesepakatan Bersama antara Badan-badan dan Assisten di POLRI dengan Unit Eselon I terkait di Kemenkeu. Dalam Nota Kesepahaman tersebut diatur empat hal pokok. Pertama terkait sosialisasi peraturan, kebijakan, serta kewenangan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Kedua terkait pengamanan penerimaan negara dan pengamanan/ pemulihan/ penyelamatan/ penggunaan aset negara. Ketiga, penegakan hukum di bidang Perpajakan, Bea Cukai, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang dan Lelang serta Bidang Keuangan Negara Lainnya. Dan hal pokok keempat mengenai Tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai oleh aparatur Kementerian Keuangan yang berindikasi tindak pidana. Serta rencana pemanggilan, permintaan keterangan, pengumpulan bukti oleh POLRI kepada aparatur Kemenkeu RI.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Agus Martowardojo dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman sudah direncanakan lama. “Acara ini merupakan tindak lanjut dari hubungan kerja yang begitu lama dan juga pertemuan kami dengan Kepala Kepolisian Negara RI pada tanggal 21 Desember 2011. Yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan intensif antara pihak Kemenkeu dengan POLRI sehingga dihasilkan suatu nota kesepahaman. Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini  bukan merupakan tujuan akhir, tapi justru merupakan awal proses koordinasi, konsolidasi dan kerja sama yang terus dilakukan untuk mendorong tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih,” kata Agus.

“Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Keuangan Negara, di bidang Birokrasi, di bidang Keamanan dan Ketertiban untuk menghasilkan berbagai kebaikan demi bangsa dan negara. Namun demikian hal tersebut masih perlu terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Dengan menjalankan reformasi paling tidak perjuangan sudah menunjukan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan termasuk pengemanan keuangan dan kekayaan Negara serta mewujudkan penegakan hokum yang berkeadilan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenkeu,” sambung Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut.

“Kemenkeu perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, untuk dapat saling mendukung serta terus menerus mencari solusi terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Kemenkeu selaku institusi pengelola keuangan dan kekayaan Negara dalam pemerintahan, membutuhkan hubungan pengamanan dan penegakan hukum di bidang dan tugasnya serta dalam pengembangan sumber daya manusia,” tandas Agus.

“Nota Kesepahaman bukan hanya nota kesepahaman seperti biasa, nota kesepahaman ini juga ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman dari eselon-eselon I di lingkungan Kemenkeu dan dilingkungan POLRI, untuk meyakinkan bahwa di tiap tugas, pokok dan fungsi kita dalam nota kesepahaman. Melalui institusi ini komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, mulai dari penyusunan anggaran Negara, menjaga keuangan Negara, kekayaan Negara. Instansi-instansi di lingkungan Kemenkeu dan POLRI untuk memenuhi seluruh kewajibannya dan tunduk terhadap undang-undang, termasuk dalam nota kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban membayar Pajak.” lanjut Agus.

“Kesepakatan bersama lainnya yang segera diperlukan di kemudian hari tetap dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan,” tambah Agus. “Kita juga mengharapkan nota kesepahaman ini supaya kalau seandainya ada tindak tanduk hasil pemeriksaan pegawai oleh aparatur Kemenkeu dan berindikasi tindak pidana dapat dilakukan dengan baik. Tidak hanya itu tentu bisa pidana umum maupun pidana pajak. Jadi dalam kesempatan ini apabila di masyarakat ada pembicaraan bahwa ada 2.300 laporan tentang rekening gendut itu kita sama-sama harus periksa, mohon bapak-ibu dari Kepolisian dan mohon bapak ibu dari pajak dan bea cukai kita sama-sama periksa karena tidak ada yang bisa menghindar dari hukum, mohon bisa verifikasi untuk menghindarkan fitnah karena kita dalam nota kesepahaman ini menunjukkan dua institusi berkomitmen bahwa kita akan melakukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Agus.

Agus menambahkan bahwa kunci keberhasilan terlaksananya Nota Kesepahaman tersebut tergantung dari adanya komunikasi yang efektif. “Oleh karena itu dalam nota kesepahaman ini juga dicantumkan adanya forum komunikasi yang akan diimplementasikan dalam bentuk tim baik dalam tingkat pusat maupun pada kantor-kantor vertikal di daerah. Dalam berkomunikasi kita jaga keterbukaan informasi. Integritas kualitas informasi yang kita bangun kepercayaan, kepercayaan di antara kita dua institusi, di dalam institusi dan juga kepercayaan dari stake holder kita. Dengan demikian diharapkan keputusan dan tindakan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dapat lebih cepat dilakukan,” harap Agus.

Agus yakin akan komitmen seluruh pejabat di kemenkeu dan POLRI untuk merealisasikan Nota Kesepahaman tersebut. “Kami yakin bahwa seluruh pihak akan memberikan upaya terbaik demi terlaksananya nota kesepahaman dan kesepakatan ini secara optimal. Kami selaku Menkeu menyambut baik ditandatangannya nota kesepahaman dan kesepakatan bersama antara Kemenkeu dan POLRI ini. Dengan harapan agar pengelolaan termasuk pengamanan keuangan dan kekayaan Negara serta penegakan hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan sehingga bermanfaat bagi Negara dan masyarakat,” tutup Agus.

By ky1945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s