Untuk Apa Bayar Pajak ?

 

Kamis, 2 Pebruari, 2012 – 08:48

 

Oleh Chandra Budi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Berita di Kompas (30/1/2012 Halaman 8)) berjudul ”Untuk Apa Kami Bayar Pajak…” mengutip rasa kecewa pelaku usaha minimarket tentang maraknya aksi perampokan yang mengincar bisnis mereka.  Himbauan untuk menempatkan petugas keamaman dan melengkapi karyawan dengan airsoft gun, disambut dengan pertanyaan : untuk apa kami bayar pajak selama ini?

 

Pertanyaan ini sederhana, namun sangat kritis.  Dan, yang paling penting pertanyaan ini berada dalam benak seluruh rakyat, baik mereka yang telah membayar pajak ataupun mereka yang belum membayar pajak.  Sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pemerintah berkewajiban menjelaskan kemana uang pajak yang telah dibayarkan tersebut dan untuk apa uang tersebut dipergunakan?

 

Sebelum menjelaskan kemana uang pajak tersebut mengalir, ada baiknya diketahui juga tugas dan fungsi Ditjen Pajak sebagai otoritas pemungut pajak di Indonesia.  Hal ini penting, karena seringkali masyarakat menganggap bahwa penggunaan uang pajak juga menjadi domain tanggungjawab Ditjen Pajak.  Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan amanat Undang Undang, hanya mempunyai tugas untuk menghimpun penerimaan pajak. Pun, Ditjen Pajak juga tidak menerima pembayaraan uang pajak langsung dari Wajib Pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaraan pajaknya saja.  Wajib Pajak harus membayar pajak ke Kantor Pos atau Bank-Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

 

Secara garis besar, uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan peruntukkannya untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara.  Sedangkan, alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil.  Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat.

 

Tahun 2012, sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 pos Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 1.435, 406 triliun.    Selanjutnya, dana kemudian dilakoksasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di seluruh Kementerian atau Lembaga Negara, termasuk untuk membayar bunga dan pokok pinjaman luar negeri dan membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak, Listrik dan Pangan.

 

Selanjutnya, yang diperlukan masyrakat luas adalah mengawai penggunaan dana tersebut!

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja

By ky1945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s