Pengawasan Pajak Tambang Kurang Ketat

Narasumber: korantempo.com, 13 Januari 2012

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak dinilai tidak ketat mengawasi produksi pertambangan, terutama non-migas. Kurangnya pengawasan tersebut turut memberi andil atas tak tercapainya target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) 2011.

Anggota Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Maryati Abdullah, menduga melesetnya penerimaan pajak ini karena banyaknya produksi dan penjualan hasil tambang yang tidak dilaporkan. “Pajak seharusnya ikut mengawasi sehingga bisa menghitung pajaknya,” kata dia kepada Tempo di kantornya kemarin.

Tim Transparansi Industri Ekstraktif merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pemerintah Daerah dari Industri Ekstraktif.

Penerimaan pajak PPN meleset Rp 21 triliun dari target Rp 298,44 triliun pada realisasi penerimaan APBN 2011. Penerimaan pajak penghasilan juga tidak mencapai target, yaitu Rp 431,08 triliun atau 99,8 persen.

Maryati mengatakan, sejak Perpres No. 26 Tahun 2010 dikeluarkan, perusahaan minyak gas dan pertambangan wajib melaporkan data produksi, pajak, dan setoran bukan pajak kepada Tim Transparansi. Namun, dari 129 formulir yang diserahkan kepada perusahaan tersebut, hanya 20 persen yang mengembalikan. “Perusahaan minyak dan gas sudah menyetor semua, hanya perusahaan nonmigas yang sedikit mengembalikan formulir,” katanya.

Menurut Maryati, sosialisasi mengenai kewajiban perusahaan tambang mengisi data pertambangan dilakukan sejak dua tahun lalu. “Wakil perusahaan juga diajak untuk berdiskusi menyusun formulir isian,” ujarnya. Namun sejak disebar Oktober tahun lalu antusiasme perusahaan menyerahkan laporan sangat rendah.

Padahal formulir isian tersebut sangat berguna untuk menaksir jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. “Karena Direktur Jenderal Pajak juga masuk dalam anggota tim pelaksana,” ujar Maryati, yang merupakan wakil lembaga swadaya masyarakat pada Tim Pelaksana ini

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengakui, banyak perusahaan tambang yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah, namun data produksi penjualan dan hasil ekspor tidak dimiliki oleh Ditjen Pajak. “Yang seperti ini akan kami catat,” katanya. Meski demikian, Fuad mengakui belum bisa menaksir kehilangan pajak dari sektor pertambangan.

Untuk menggenjot penerimaan tahun ini, Ditjen Pajak pun membentuk dua Kantor Pelayanan Pajak khusus untuk perusahaan minyak dan gas serta perusahaan non-migas mulai 1 April mendatang. “Agar pegawai pajak memiliki kemampuan menghitung produksi pertambangan,” katanya.

Pajak juga akan menyewa surveyor independen untuk bisa menghitung produksi dan penjualan produk tambang. Aturan kewajiban mencatatkan devisa hasil ekspor oleh Bank Indonesia juga akan dimanfaatkan Ditjen Pajak untuk menghitung pajak perusahaan tambang.

By ky1945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s