Dirjen Pajak: Ada 7 Langkah Strategis untuk Mengamankan Penerimaan Pajak 2012

Narasumber: pajak.go.id, 12 Januari 2012

“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan sistem administrasi PPN, meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap sektor-sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak, pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang lebih terencana, terarah, dan akurat, peningkatan penegakan hukum dan penyempurnaan Sistem Piutang On-Line, peningkatan kualitas SDM (AR, Pemeriksa dan Juru Sita) dan pengendalian Sistem Pengendalian Internal untuk mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2012.”, demikian rangkuman konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak A. Fuad Rachmany berserta jajaran pimpinan eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di Auditorium Cakti Budi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Jakarta, 10 Januari 2012.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Pajak memaparkan realisasi penerimaan pajak 2012 mencapai Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target APBN-P 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Mengalami kenaikan Rp 149,3 triliun  atau tumbuh 20,6% dari realisasi Tahun 2010 sebesar Rp 723,3 triliun. Tax Ratio 2011 adalah sebesar 12,3% atau  naik 1,0% dibandingkan dengan tax ratio 2010. Untuk Pajak Penghasilan, realisasi penerimaan mencapai Rp 431,08 triliun atau mencapai 99,79% dari target APBN-P 2011 sebesar Rp 431,97 triliun. Mengalami kenaikan Rp 74,35 triliun atau tumbuh 20,84% dari realisasi Tahun 2010 sebesar Rp 356,73 triliun.

Kemudian untuk realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp 277,73 triliun atau mencapai 93,06% dari target APBN-P 2011 sebesar Rp 298,44 triliun. Mengalami kenaikan Rp 47,15 triliun  atau tumbuh 20,45% dari realisasi Tahun 2010 sebesar Rp 230,58 triliun. Sedangkan untuk realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 29,89 triliun atau mencapai 102,86% dari target APBN-P 2011 sebesar Rp 29,05 triliun. Mengalami kenaikan Rp 1,31 triliun  atau tumbuh 4,58% dari realisasi Tahun 2010 sebesar Rp 28,58 triliun.

A. Fuad Rachmany menjelaskan bahwa kurang tercapainya penerimaan PPN karena tingkat kepatuhan  pelaku usaha dalam menyetor PPN masih rendah. Ditambahkannya bahwa masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (underground economy), sehingga penerimaan PPN tidak mencapai target. “Masih banyak institusi atau lembaga yang mempunyai data terkait pajak belum menyerahkan data, apalagi sistem teknologi informasi belum secara keseluruhan menjangkau sektor informal. PPN seharusnya dikenakan pada semua transaksi keuangan namun masih banyak WP sektor retail yang belum memenuhi kewajiban,” demikian Dirjen Pajak mengungkapkan.

Ke depan, DJP akan menunjuk surveyor independen yang bisa secara teknis menghitung potensi pajak di sektor tambang, termasuk potensi volume produksi dan ekspornya. Mereka akan menyurvei 9.000 perusahaan pertambangan di Indonesia. Self assessment perusahaan pertambangan masih rendah dan pajak hasil ekspor masih jauh dari yang dilaporkan.

Melengkapi penjelasan Dirjen Pajak, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP) Amri Zaman, menambahkan bahwa penerimaan pajak dari sektor migas mencapai Rp 60 triliun untuk 2011, dan ditargetkan naik menjadi Rp 65 triliun pada 2012. Sementara itu, setoran pajak dari sektor pertambangan hanya sekitar Rp 44 triliun. Tahun ini diharapkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan mencapai Rp 70 triliun. Amri Zaman juga menjelaskan bahwa salah satu potensi yang selama ini juga hilang adalah dari sisi devisa. Perusahaan migas dan pertambangan asing, alih-alih menyimpan uangnya dalam bank dalam negeri, umumnya langsung menyimpan di bank luar negeri.

Selain mengintensifkan pengawasan perpajakan perusahaan-perusaahan di sektor-sektor ekonomi strategis seperti perkebunan sawit, migas dan batubara, serta membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Migas dan KPP Pertambangan yang akan mulai aktif pada 1 April 2012, DJP juga akan mengintensifkan pembinaan dan pengawasan sektor-sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang belum tergali seperti pedagang-pedagang elektronik yang menempati toko-toko kecil tapi memiliki omset besar. Dirjen Pajak menegaskan yang diintensifkan adalah sektor-sektor UKM, bukan sektor-sektor mikro seperti pedagang kaki lima basko misalnya.
“Akan kita lakukan pembinaan, insentif perpajakan, kita beri kemudahan bayar pajak sehingga mereka perlu bayar pajak. Itu tidak besar tapi jumlah mereka banyak. Kenapa UKM ini diintensifkan, ini masalah keadilan karena kita ingin dalam pengumpulan pajak, keadilan sangat penting, buruh-buruh pabrik, gajinya kecil tapi sudah bayar pajak, karena mereka sektor formal, jadi sudah dipotong PPh Pasal 21 oleh majikannya, padahal mereka gajinya tidak besar,” tegas Dirjen Pajak.

Melengkapi penjelasan Dirjen Pajak, Direktur Peraturan Perpajakan II, A. Sjarifuddin Alsah mengungkapkan bahwa DJP mulai tahun lalu sudah melakukan kajian kontribusi UKM dalam penerimaan perpajakan, jumlahnya sangat banyak tapi kontribusinya kecil karena desain peraturannya belum ada yang khusus terhadap UKM. Mereka di-treat sama dengan WP yang biasa, sehingga jadi rumit bagi pengusaha UKM. Untuk itu maka DJP akan memberikan insentif kepada pengusaha UKM agar pengusaha UKM tersebut bisa membayar pajak namun tidak sama dengan WP yang normal. “Kita mencoba untuk memberikan insentif kepada pengusaha UKM, maka kita rancang draf PP yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi,” paparnya. Untuk merealisasikan tersebut, DJP melakukan kerja sama dengan Kementerian UKM dan Koperasi, guna mendorong untuk membayar, pajak sesuai dengan ketentuan. “Kita desain aturan khusus tentang UKM ini. Pada prinsipnya tata cara pembayarannya tidak sama dengan yang normal dan tidak sama dengan yang perusahaan besar,” demikian A. Sjarifuddin Alsah menjelaskan.

Selain itu untuk mencapai target penerimaan 2012, DJP akan melaksanakan program Sensus Pajak Nasional (SPN) yang lebih terencana, terarah dan terukur. “Untuk pelaksanaan SPN periode Oktober sd Desember 2011, DJP berhasil menjaring 626.000 WP untuk mengisi Forum Isian Sensus (FIS). Masih kecilnya jumlah WP yang terjaring untuk mengisi FIS, karena hari efektif untuk melakukan SPN selama periode Oktober-Desember 2011 bukan 86 hari melainkan hanya 44 hari kerja. Terpotong oleh hari-hari libur nasional, di samping itu untuk bulan Oktober, para Account Representative (AR) dan petugas pajak lainnya lebih ditarik untuk mengintensifkan penerimaan pajak 2011,” demikian Dirjen Pajak Fuad Rachmany menerangkan.

Melengkapi keterangan Dirjen Pajak, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Hartoyo mengungkapkan setelah menggelar SPN pada Oktober-Desember 2011. DJP mulai menyiapkan SPN Tahap II yang akan digelar April 2012. Dari sensus itu, DJP menargetkan bisa menjaring 2,5 juta WP. Jumlah WP yang tercatat saat ini, terdiri atas 19,8 juta WP Pribadi dan 2 juta WP Badan, sehingga kalau ditotal mencapai 22 juta WP. Selain meningkatkan WP melalui SPN. DJP berharap akan ada peningkatan kepatuhan WP untuk membayar pajak hingga 62%. “Saat ini, kami mempunyai data 60 juta keluarga dan sekitar 180 juta pegawai atau buruh. Kami harus punya data 40-50%-nya. Dengan demikian jumlah WP 2014 bisa mencapai 40 juta,” demikian ungkap Hartoyo.

By ky1945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s