Bisa Tagih Pajak hingga Luar Negeri

Narasumber: suaramerdeka.com, 3 Januari 2012

JAKARTA-Mengawali 2012, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mulai tancap gas meningkatkan penerimaan pajak.
Sejak 28 Desember 2011 aparat perpajakan sudah bisa menagih utang pajak yang harus ditambah dari wajib pajak hingga ke luar negeri.

Kepastian itu diperoleh setelah keluar Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-42/PEJ/ 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Dalam siaran persnya, kemarin, Ditjen Pajak menyebutkan penagihan kekurangan dari wajib pajak di negara lain bisa dilakukan dengan meminta bantuan penagihan pajak kepada competent authority negara mitra tax treaty atas utang pajak.

Permintaan penagihan pajak tersebut sebagaimana terdapat dalam ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra P3B dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam beberapa kasus, misalnya terdapat utang pajak yang masih dapat ditagih berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta wajib pajak atau penanggung pajak yang terutang pajak tidak terdapat di Indonesia.

Penagihan Maksimal

Selain itu, tidak ada lagi harta wajib pajak atau penanggung pajak di Indonesia yang dapat digunakan untuk melunasi utang pajak, atau telah dilakukan upaya atau tindakan penagihan maksimal di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kondisi lain yang menyebabkan permintaan bantuan penagihan adalah utang pajak tidak sedang dipersengketakan, penanggung pajak tidak mempunyai alasan untuk menolak penagihan utang pajak tersebut, telah dilakukan serangkaian analisis biaya dan manfaat atas utang pajak yang penagihannya akan dimintakan bantuan kepada negara mitra P3B, serta utang pajak belum kedaluwarsa.

Dengan kebijakan baru tersebut, Pemerintah Indonesia juga terkena kewajiban ikut membantu permintaan penagihan pajak di wilayahnya jika dimintakan bantuan dari competent authority negara mitra P3B.

By ky1945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s