Beromzet Rp547.000, Warteg Kena Pajak

Narasumber: Harian Seputar Indonesia, 4 Januari 2012

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta tetap menjadikan pedagang warung tegal (warteg) sebagai salah satu objek penerimaan pajak untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Revisi peraturan daerah (perda) ini dalam waktu dekat disahkan dan diberlakukan 2012. Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Santoso menuturkan, revisi perda pajak restoran dan rumah makan itu hampir selesai di tingkat Balegda.Kini tinggal penyempurnaan.Pada Februari dibawa ke sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta. ”Kita sudah merevisinya beberapa kali tentang penetapan angka nominal pedagang yang dikenakan pajak.

Nilainya Rp200 juta,” kata Santoso kemarin. Dengandemikian,yangdikenai pajak adalah pedagang dengan omzet Rp547.000 per hari. Pajak ini tidak spesifik diatur untuk pengusahawarteg,tapilebih meluas ke pedagang makanan lainnya, seperti rumah makan dan restoran.”Jika memang ada warteg yang memiliki omzet sebanyak Rp200 juta per tahun atau Rp547.000 per harinya, maka tetap dikenakan pajak restoran dan rumah makan sebesar 10%,”paparnya.

Anggota Balegda DPRD DKI Jakarta lainnya,Habib Husein Alaydrus, menambahkan, di dalam perda itu tidak ada segmentasi khusus yang dikenakan pajak.Artinya setiap usaha boga seperti restoran,rumah makan,atau hiburan tetap dikenakan pajak 10%,jika memiliki omzet di atas Rp200 juta per tahun.

”Pajak ini demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Begitu juga penarikan pajak itu lebih dibebankan kepada konsumen, bukan kepada pengusahanya. Jadi, pajak ini tidak membebankan pedagangnya,” ungkap Habib menambahkan. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawan mengaku masih menunggu hasil penetapan perda tersebut dari DPRD DKI Jakarta.

Menurut Iwan, perda tersebut belum diberlakukan dan ditetapkan. ”Pemberlakuannya belum jelas, ”ungkapnya. Sebelumnya,perda pajak retribusi ini diberlakukan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perda sebelumnya, restoran dan rumah makan yang memiliki pendapatan Rp60 juta per tahun dikenai pajak.

Di tempat lain,Rini Aniwan, 30,seorang pedagang warteg di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, mengaku keberatan dengan pajak ini. Omzet Rp547.000 sehari tidak dapat dipastikan. ”Kita ini kan dagang. Omzetnya tidak jelas tiap hari itu. Kadang banyak, kadang sedikit. Bagaimana cara mematoknya. Apakah nanti ketika saya sedang tidak mendapatkan hasil tetap membayar pajak,”ujar Rini.

Menurutnya, selama ini dia hanya mengambil sedikit keuntungan dari dagangannya. ”Kalau sudah dipotong untuk modal,kita hanya mendapatkan pendapatan sekitar Rp100.000 sampai Rp150.000 per hari. Uang sebanyak itu juga digunakan membayar upah anak buah dua orang. Kalau saya jualan tidak sanggup sendiri. Harus ada yang bantu. Belum lagi untuk kebutuhan biaya hidup seperti sewa warung, sewa rumah,biaya anak sekolah,dan lain sebagainya,”bebernya.

ilham safutra

 

By ky1945

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s