8,7 juta WP Orang Pribadi telah Menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2011

Selasa, 17 April, 2012 – 10:01

Dari 22.319.073 total wajib pajak (WP) yang terdaftar di database Master File Wajib Pajak Nasional (MFN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2011, 8,7 juta WP Orang Pribadi yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak. Sedangkan untuk menilai kepatuhan WP Badan, DJP masih menunggu total penyampaian SPT PPh Badan hingga batas waktu penyampaian SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011, yaitu jatuh pada hari Senin, 30 April 2012. “Itu (pajak) pribadi saja. SPT badan jumlahnya juga naik meskipun sedikit, jumlah penyampaian SPT Badan masih akan terus naik, mengingat batas waktu penyampaiannya masih sampai 30 April,” kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany saat dicegat wartawan di Jakarta, 16 April 2012.

 

Dirjen Pajak menilai bahwa penerimaan pajak hingga Maret sebesar Rp 165,051 triliun atau 18,72 persen dari target penerimaan pajak tahun 2012 masih sesuai rencana. “Itu dalam tiga bulan. Sejauh ini masih on track meskipun tidak melampaui target,” kata Fuad. Kontribusi terbesar penerimaan masih dari Pajak Penghasilan (PPh) yaitu Rp 97,37 triliun. Disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 65,99 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 0.71 triliun, serta Pajak Lain Rp 0,96 triliun.

 

Untuk mengamankan penerimaan negara dari pajak, maka dihimbau kepada segenap WP Badan untuk segera menyampaikan SPT PPh Badan sebelum batas akhir penyampaian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT PPh Badan adalah tanggal 30 April. Untuk tahun pajak 2011 batas waktu itu jatuh pada hari Senin, 30 April 2012. Jika melewati jangka waktu tersebut, WP akan dikenai denda satu juta rupiah.

 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Dedi Rudaedi, mengingatkan kembali bahwa DJP akan membuka dan memperpanjang jam kerja pada kantor pelayanan pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di seluruh Indonesia. KPP dan KP2KP akan buka pada hari Sabtu 28 April 2012 mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat. Kemudian pada hari Senin, 30 April 2012, KPP dan KP2KP akan buka mulai pukul 07.30 hingga 19.00 waktu setempat.

 

Selain perpanjangan jam kerja kantor, DJP juga menyediakan pelayanan penerimaan SPT melalui Dropbox di 178 titik lokasi, mobil pajak keliling di 22 lokasi, dan pojok pajak di beberapa tempat. Khusus untuk SPT Lebih Bayar, SPT Pembetulan dan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum-sebelumnya tidak dapat disampaikan melalui Dropbox tetapi harus mendatangi KPP setempat, atau melalui pos dengan pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat sebelum batas jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan Badan.

 

Kami harap dengan penambahan jam kerja tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan secara tepat waktu, ujar Dedi.

By ky1945

Sensus Pajak Nasional Tahap Kedua diharapkan Jaring 2 Juta Lebih Wajib Pajak Baru

umat, 13 April, 2012 – 11:00

Tim Petugas SPN mendata responden pegawai toko

Sensus Pajak Nasional (SPN) Kedua yang akan digelar pada 1 Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012 nanti akan mendata 2 hingga 4 Juta responden masyarakat, baik usaha badan maupun orang pribadi, guna mengetahui apakah responden sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau belum. Jika sudah terdaftar, maka WP tetap akan disensus untuk  pemukhtahiran data WP tersebut dalam database Master File Wajib Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk SPN tahap kedua ini, DJP tetap memprioritaskan mendatangi sentra-sentra bisnis yang belum terdaftar, high rise building dan objek potensial lainnya. “Ada sebagian yang sudah mulai. Tetapi memang tidak bersamaan. Saya inginnya April tetapi ternyata ada beberapa kanwil (Kantor Wilayah DJP) yang belum siap,” ucap Dirjen Pajak Fuad Rahmany di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 11 April 2012.

 

Melalui SPN Kedua ini, ditargetkan akan terkumpul paling sedikit dua juta Formulir Isian Sensus (FIS) calon WP terdaftar baru. Fuad optimis SPN Kedua ini akan lebih baik dari SPN tahun 2011 sebelumnya yang telah menjaring 626.000 WP atau 60% dari target. “Sudah ada penyempurnaan termasuk di lapangannya, banyak kita lakukan perbaikan,” kata Fuad. SPN tahap kedua merupakan kegiatan ekstensifikasi pajak dengan memperluas basis data dan/atau pemukhtahiran data wajib pajak guna mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp. 1.016,2 triliun. Target tersebut lebih rendah dibanding target yang ditentukan dalam APBN 2012 sebesar Rp. 1.032,5 triliun. DJP menargetkan penerimaan pajak yang diperoleh melalui kegiatan ekstensifikasi tahun 2012, antara lain melalui kegiatan SPN tahap kedua itu, adalah sebesar Rp. 1,3 triliun. SPN tahap kedua juga akan mendata bidang Usaha Kecil Menengah (UKM). “Pengusaha kecil ini pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan karyawan-karyawan pabrik. Omzet mereka cukup besar,” ujar Fuad.

 

Pada SPN tahap kedua ini, DJP rencananya juga akan mendatangi rumah-rumah pribadi. Selain itu untuk objek-objek potensial lainnya, SPN membidik usaha-usaha potensial lainnya yang belum terdata lengkap profil usahanya di wilayah Koridor Ekonomi masing-masing di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Masterplan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Indonesia terbagi dalam enam wilayah Koridor Ekonomi, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku.

 

Koridor Ekonomi Sumatera memiliki sepuluh pusat ekonomi, yakni Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bengkulu dan Lampung. Koridor Ekonomi Sumatera adalah kawasan produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor Ekonomi Jawa selain memiliki empat pusat ekonomi, juga satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki dua pusat ekonomi mega, yaitu Jakarta dan Surabaya. Sedangkan empat pusat ekonomi di Jawa meliputi Serang, Bandung, Semarang, dan Jogyakarta. Koridor Ekonomi Jawa merupakan pendorong industri dan jasa nasional.

 

Selanjutnya Koridor Ekonomi Kalimantan meliputi empat pusat ekonomi, yaitu: Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Koridor Ekonomi Kalimantan merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional di samping Sumatera dan Papua. Lalu Koridor Ekonomi Sulawesi meliputi enam pusat ekonomi, yaitu: Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makssar, dan Kendari. Koridor Ekonomi Sulawesi adalah tempat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan nikel nasional.

 

Kemudian Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara meliputi tiga pusat ekonomi, yaitu: Denpasar, Mataram dan Kupang. Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara adalah entri masuk pariwisata dan pendukung pangan nasional. Terakhir Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku meliputi tujuh pusat ekonomi, yaitu: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Wamena, dan Merauke. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional.

 

Ada objek-objek potensial di keenam wilayah Koridor Ekonomi itu yang belum tergali atau terdata lengkap profil usaha badan atau usaha perseorangannya. Itu pun dapat menjadi basis perluasan dan/atau pemukhtahiran data kegiatan SPN. Melalui SPN tahap kedua ini diharapkan pada akhir tahun 2012 terdaftar sekitar 25 juta WP dalam database Master File Wajib Pajak Nasional DJP. Sebagai catatan jumlah WP terdaftar pada tahun 2006 sebanyak 4.805.209 WP, kemudian meningkat pada tahun 2007 menjadi 7.137.023 WP, tahun 2008 menjadi 10.682.099 WP,, tahun 2009 berjumlah 15.911.576 WP, selanjutnya tahun 2010 terdata 19.112.590 WP, lalu tahun 2011 terdapat 22.319.073 WP terdaftar di Indonesia. Diharapkan dengan tumbuhnya jumlah WP terdaftar yang disertai meningkatnya kepatuhan WP maka tax ratio di Indonesia dapat lebih baik.

By ky1945

Kapolri Harap Kerjasama Penegakan Hukum dengan Kemenkeu dapat Optimal

Narasumber :www.pajak.go.id
Selasa, 13 Maret, 2012 – 12:54
Jabat Tangan Menkeu dengan Kapolri Setelah Penandatanganan MoU

“Tidak ada satu pun institusi di Negara ini yang bisa bekerja sendirian apalagi menangani hal-hal yang statis seperti ini, sehingga diperlukan kerjasama untuk mengelola dengan kondisi keuangan Negara kita, bagaimana untuk bisa menghasilkan terutama dari sektor Pajak dan Bea Cukai, tentunya ini memerlukan langkah-langkah yang rill yang semua itu diatur oleh Undang-Undang. Semua ini adalah untuk mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum maupun tentunya adalah untuk meningkatkan target Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Insya Allah dari semua yang kita kerjasamakan hasilnya akan optimal kemudian pelanggaran-pelanggaran hukum kalaupun itu ada sudah jelas akan kita awasi. Mudah-mudahan semuanya bisa menghasilkan sesuatu yang optimal dan baik untuk seluruh jajaran kementerian dan lembaga,” demikian disampaikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Timur Pradopo dalam sambutannya setelah menandatangani nota kesepahaman tentang Kerja Sama dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kemenkeu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada hari Kamis, 8 Maret 2012 di Aula Mezanin Gedung Juanda I Kemenkeu.

Nota Kesepahaman itu merupakan naskah pokok atau “payung” yang kemudian diturunkan dalam 9 (sembilan) Kesepakatan Bersama antara Badan-badan dan Assisten di POLRI dengan Unit Eselon I terkait di Kemenkeu. Dalam Nota Kesepahaman tersebut diatur empat hal pokok. Pertama terkait sosialisasi peraturan, kebijakan, serta kewenangan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Kedua terkait pengamanan penerimaan negara dan pengamanan/ pemulihan/ penyelamatan/ penggunaan aset negara. Ketiga, penegakan hukum di bidang Perpajakan, Bea Cukai, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang dan Lelang serta Bidang Keuangan Negara Lainnya. Dan hal pokok keempat mengenai Tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai oleh aparatur Kementerian Keuangan yang berindikasi tindak pidana. Serta rencana pemanggilan, permintaan keterangan, pengumpulan bukti oleh POLRI kepada aparatur Kemenkeu RI.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Agus Martowardojo dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman sudah direncanakan lama. “Acara ini merupakan tindak lanjut dari hubungan kerja yang begitu lama dan juga pertemuan kami dengan Kepala Kepolisian Negara RI pada tanggal 21 Desember 2011. Yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan intensif antara pihak Kemenkeu dengan POLRI sehingga dihasilkan suatu nota kesepahaman. Nota Kesepahaman yang ditandatangani ini  bukan merupakan tujuan akhir, tapi justru merupakan awal proses koordinasi, konsolidasi dan kerja sama yang terus dilakukan untuk mendorong tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih,” kata Agus.

“Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Keuangan Negara, di bidang Birokrasi, di bidang Keamanan dan Ketertiban untuk menghasilkan berbagai kebaikan demi bangsa dan negara. Namun demikian hal tersebut masih perlu terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Dengan menjalankan reformasi paling tidak perjuangan sudah menunjukan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan termasuk pengemanan keuangan dan kekayaan Negara serta mewujudkan penegakan hokum yang berkeadilan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenkeu,” sambung Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut.

“Kemenkeu perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, untuk dapat saling mendukung serta terus menerus mencari solusi terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Kemenkeu selaku institusi pengelola keuangan dan kekayaan Negara dalam pemerintahan, membutuhkan hubungan pengamanan dan penegakan hukum di bidang dan tugasnya serta dalam pengembangan sumber daya manusia,” tandas Agus.

“Nota Kesepahaman bukan hanya nota kesepahaman seperti biasa, nota kesepahaman ini juga ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman dari eselon-eselon I di lingkungan Kemenkeu dan dilingkungan POLRI, untuk meyakinkan bahwa di tiap tugas, pokok dan fungsi kita dalam nota kesepahaman. Melalui institusi ini komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, mulai dari penyusunan anggaran Negara, menjaga keuangan Negara, kekayaan Negara. Instansi-instansi di lingkungan Kemenkeu dan POLRI untuk memenuhi seluruh kewajibannya dan tunduk terhadap undang-undang, termasuk dalam nota kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban membayar Pajak.” lanjut Agus.

“Kesepakatan bersama lainnya yang segera diperlukan di kemudian hari tetap dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan,” tambah Agus. “Kita juga mengharapkan nota kesepahaman ini supaya kalau seandainya ada tindak tanduk hasil pemeriksaan pegawai oleh aparatur Kemenkeu dan berindikasi tindak pidana dapat dilakukan dengan baik. Tidak hanya itu tentu bisa pidana umum maupun pidana pajak. Jadi dalam kesempatan ini apabila di masyarakat ada pembicaraan bahwa ada 2.300 laporan tentang rekening gendut itu kita sama-sama harus periksa, mohon bapak-ibu dari Kepolisian dan mohon bapak ibu dari pajak dan bea cukai kita sama-sama periksa karena tidak ada yang bisa menghindar dari hukum, mohon bisa verifikasi untuk menghindarkan fitnah karena kita dalam nota kesepahaman ini menunjukkan dua institusi berkomitmen bahwa kita akan melakukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Agus.

Agus menambahkan bahwa kunci keberhasilan terlaksananya Nota Kesepahaman tersebut tergantung dari adanya komunikasi yang efektif. “Oleh karena itu dalam nota kesepahaman ini juga dicantumkan adanya forum komunikasi yang akan diimplementasikan dalam bentuk tim baik dalam tingkat pusat maupun pada kantor-kantor vertikal di daerah. Dalam berkomunikasi kita jaga keterbukaan informasi. Integritas kualitas informasi yang kita bangun kepercayaan, kepercayaan di antara kita dua institusi, di dalam institusi dan juga kepercayaan dari stake holder kita. Dengan demikian diharapkan keputusan dan tindakan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dapat lebih cepat dilakukan,” harap Agus.

Agus yakin akan komitmen seluruh pejabat di kemenkeu dan POLRI untuk merealisasikan Nota Kesepahaman tersebut. “Kami yakin bahwa seluruh pihak akan memberikan upaya terbaik demi terlaksananya nota kesepahaman dan kesepakatan ini secara optimal. Kami selaku Menkeu menyambut baik ditandatangannya nota kesepahaman dan kesepakatan bersama antara Kemenkeu dan POLRI ini. Dengan harapan agar pengelolaan termasuk pengamanan keuangan dan kekayaan Negara serta penegakan hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan sehingga bermanfaat bagi Negara dan masyarakat,” tutup Agus.

By ky1945

Kanwil DJP Bali Siap Kejar Penerimaan Pajak Rp. 5,33 Triliun

Narasumber : http://www.pajak.go.id

Jumat, 2 Maret, 2012 – 11:00
Zulfikar Thahar memberikan Keterangan Pers

” Untuk tahun Pajak 2012, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali ditargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 5,33 triliun. Target tersebut naik sekitar 1,26 triliun atau 34% dari target penerimaan pajak tahun 2011 lalu. Kenaikan itu ditambahan dari target 2011 sebesar Rp 4,07 triliun,” terang Kepala Kanwil DJP Bali Zulfikar Thahar di sela-sela acara Pembukaan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) Tahun Pajak 2011, Kamis, 23 Februari 2012, di Gedung Keuangan Negara II, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

Zulfikar menambahkan bahwa target itu seiring dengan target nasional untuk memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pajak secara nasional dituntut mencapai pemasukan sebesar 1,032,57 triliun atau memenuhi 78,74% dari rencana penerimaan negara 2012 sebanyak Rp1.311,38 triliun,” papar Zulfikar.

Mantan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II ini menandaskan bahwa Kanwil DJP Bali optimis mencapai target penerimaan pajak 2012 di wilayah Bali sebesar Rp. 5,33 triliun dengan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP). “Untuk memenuhi target pengelolaan pajak di Bali, akan ditingkatkan upaya meningkatnya tingkat kepatuhan WP yang sudah berada di atas rata-rata nasional pada 2011. Untuk angka nasional, DJP menetapkan kepatuhan sebanyak 62,5% sedangkan di Bali sudah mencapai 63,71%,” jelas Zulfikar.

Tahun lalu, Kanwil DJP Bali membukukan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 4,089 triliun. Realisasi penerimaan pajak di Bali pada 2011 itu mencapai 100,48% dari target awal sebesar Rp. 4,07 triliun. Secara terperinci, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Bali pada tahun 2011 terdiri dari penerimaan PPh sebesar Rp. 2,604 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1,074 triliun, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sekitar Rp. 0,343 triliun dan pajak lainnya (PL) sebesar Rp. 0,067 triliun. Atas capaian itu, Kanwil DJP Bali memperoleh peringkat ke-9 dari total pencapaian penghimpunan pajak secara nasional.

Zulfikar mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut tercapai antara lain melalui program Sensus Pajak Nasional yang tidak mendata seluruh WP per blok, tapi diprioritaskan untuk mendata WP yang dinilai sangat potensial dalam membayar pajak dalam jumlah yang signifikan. Untuk wilayah Bali, WP yang sangat potensial tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan paling sedikitnya 50 orang pegawai. Sektor-Sektor yang menyumbangkan paling banyak penerimaan pajak di Bali adalah sektor industri pariwisata dan sektor-sektor pendukung pariwisata, seperti sektor kargo, transportasi dan catering. Selain itu, secara rutin Bidang Penyuluhan, Perpajakan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Bali mengisi rubrik tanya jawab perpajakan di berbagai media massa cetak maupun program dialog interaktif di radio dan televisi. Untuk program dialog interaktif di stasiun-stasiun radio maupun televisi lokal, Kanwil DJP Bali tidak hanya diwakilkan oleh Kakanwil DJP Bali sendiri, tapi dipercayakan pula kepada Kepala Bidang (Kabid) P2Humas DJP Bali, Rosmauli, atau Kepala Seksi Humas DJP Bali, I Made Ngetis, untuk melayani pertanyaan-pertanyaan seputar teknis perpajakan oleh warga masyarakat Bali dan sekitarnya.

Selain itu, selama tahun 2011 Kanwil DJP Bali terus meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat luas, serta kerjasama sosialisasi perpajakan dengan aparat pemerintah daerah dan kepolisian daerah. “Ke depan Kanwil DJP Bali akan lebih memfokuskan pada upaya perbaikan administrasi dan pengawasan. Selain itu, penegakan hukum di bidang perpajakan dan penyempurnaan sistem piutang pajak secara online,” tutur Zulfikar.

By ky1945

MoU Pembentukan Tax Center Kanwil DJP WP Besar dan Jurusan Akuntansi Poltekpos Indonesia

 

narasumber :www.pajak.go.id
Jumat, 17 Pebruari, 2012 – 10:59

 

MoU Kanwil DJP WP Besar dengan Poltekpos Indonesia

Setelah terbentuknya Tax Center UKRIDA pada tahun 2009, kali ini dibentuk lagi Tax Center yang merupakan kerjasama antara Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dengan Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia yang berlokasi di Bandung. Acara penandatanganan MoU antara kedua belah pihak dilakukan pada hari Rabu, 8 Februari 2012 dimana Kanwil DJP Wajib Pajak Besar diwakili oleh Ibu Widie Widayani, Kepala Bidang P2Humas dan Politeknik Pos Indonesia diwakili oleh Ibu Dini Wahyu Hapsari selaku Kepala Jurusan Akuntansi.

Penandatanganan MoU ini terlaksana setelah sebelumnya diadakan Tax Roadshow di kampus Politeknik Pos Indonesia pada hari Senin, tanggal 21 November 2011. Tax Roadshow yang dikemas dalam bentuk kuliah umum tersebut diikuti oleh sekitar 300 mahasiswa Jurusan Akuntansi tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. Sosialisasi yang diberikan dalam kuliah umum tersebut bertujuan memberikan informasi tambahan kepada para mahasiswa tentang perpajakan sebagai salah satu mata kuliah yang diajarkan di jurusan tersebut.

“Saya baru melihat pajak dari segi keilmuan saja yaitu apa yang dipelajari oleh para mahasiswa yang tentunya masih sangat terbatas, sehingga dengan adanya sosialisasi yang berupa kuliah umum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar di Politeknik Pos Indonesia beberapa waktu yang lalu sangat membantu sekali dalam menambah wawasan mahasiswa tentang perpajakan,” ungkap Ibu Dini ketika menyatakan pandangan beliau tentang perpajakan saat ini.

Beliau menambahkan, “Akan sangat membantu sekali dalam menambah pemahaman mahasiswa tentang perpajakan apabila mereka dapat melihat secara langsung prosedur perpajakan yang ada dengan melakukancompany visit misalnya di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar ini.” Hal tersebut senada dengan salah satu poin kerjasama yang dijelaskan oleh Bapak Yusan bahwa Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mengakomodir kunjungan industri yang ingin dilakukan oleh Politeknik Pos Indonesia.

“Dengan adanya Tax Center ini, saya berharap para mahasiswa dapat lebih memahami seluk beluk perpajakan dengan lebih mendalam, selain itu juga dapat berbagi informasi dengan pihak-pihak lain sehingga secara tidak langsung masyarakat bisa lebih mengerti tentang pajak. Selain itu, saya berharap Direktorat Jenderal Pajak juga semakin baik ke depannya dan dapat lebih mendekatkan diri ke masyarakat awam sehingga pandangan – pandangan negatif tentang kantor pajak dapat terhapus,” demikian uraian Ibu Dini ketika menyampaikan harapannya akan Tax Center yang telah terbentuk ini dan institusi DJP secara keseluruhan.

Demikianlah acara penandatangan MoU pembentukan Tax Center tersebut diakhiri dengan harapan bahwa kerjasama yang akan terjalin dapat memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak.[Ivna/P2Humas]

By ky1945

Pendistribusian Hasil Penerimaan Pajak Bukan Tugas Ditjen Pajak

 

narasumber:www.pajak.go.id
Jumat, 17 Pebruari, 2012 – 15:51

 

Darussalam memberi keterangan

Masih banyak masyarakat salah kaprah mengira bahwa yang bertanggungjawab dalam alokasi dan pendistribusian hasil penerimaan pajak adalah institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Padahal DJP hanya bertugas mengumpulkan pajak sedangkan alokasi pengunaannya dan mekanisme pendistribusiannya adalah wewenang DPR/DPRD dan Kementerian-Kementerian Negara yang terkait dengan pengunaan dan pemanfaatan uang pajak tersebut. Untuk itu selain mendata Wajib Pajak (WP), Sensus Pajak yang akan diadakan lagi tahun ini, juga perlu dipergunakan sebagai sarana DJP untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas, demikian disampaikan pengamat perpajakan Tax Center UI, Darussalam dalam acara Dialog Rumah Publik TVRI bersama Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas (P2Humas) DJP Dedi Rudaedi, Jumat, 17 Pebruari 2012, di Jakarta.

Iklan-iklan layanan masyarakat seperti “Lunasi Pajak, Awasi Pengunaannya”, disalahpersepsikan oleh sebagian masyarakat bahwa yang bertanggungjawab dalam alokasi pengunaan hasil penerimaan pajak dan mekanisme pendistribusiannya adalah DJP juga. Padahal tidaklah demikian. “Tugas dan wewenang kami (DJP) adalah memungut pajak dan bukan mendistribusikan hasil penerimaan pajak”, ujar Dedi Rudaedi, membenarkan pernyataan Darussalam.

Dedi menambahkan bahwa selain itu, masih ada pula  masyarakat yang salah mengira bahwa semua pajak dipungut oleh DJP. Padahal pajak daerah, seperti pajak restoran dan pajak warteg, adalah wewenang Pemerintah Daerah (Pemda). “DJP hanya berwenang memungut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Migas (PBB sektor P3). Sedangkan  PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB sektor P2) dan BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah secara bertahap hingga tanggal 31 Desember 2013. Sehingga mulai 2014, PBB sektor P2 dan BPHTB bukan lagi wewenang DJP melainkan wewenang Pemda”, terang Dedi.

Menyangkut rencana pelaksanaan Sensus Pajak pada periode tahun ini, Dedi meminta masyarakat agar lebih partisipatif dan tidak perlu takut terhadap petugas sensus. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas sensus hanyalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang tidak perlu persiapan khusus untuk bisa menjawabnya. Selain itu Sensus Pajak periode tahun ini akan juga dijadikan sarana edukasi perpajakan kepada responden sensus pajak. Setiap petugas sensus akan diawasi langsung oleh atasan-atasannya supaya pelaksanaan sensus dapat terlaksana di lapangan secara profesional. “Sebelum terjun ke lapangan mendata masyarakat, DJP akan berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi usaha dan Pemda”, jelas Dedi.

Mengenai rencana pelaksanaan Sensus Pajak, Darussalam menilai langkah DJP itu sudah tepat. “Sensus Pajak adalah langkah yang sudah tepat dan strategis”, kata Darussalam. Ia berharap agar DJP lebih terbuka untuk menampung setiap aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat terhadap pajak sehingga masyarakat akan mendukung penuh Sensus Pajak. Sebaliknya kepada masyarakat yang belum berkontribusi banyak dalam pembangunan nasional melalui taat membayar pajak, maka ini lah saatnya berkontribusi kepada nusa dan bangsa dengan mensukseskan Sensus Pajak periode tahun ini. “Bagaimanapun pajak adalah tanggungjawab kita bersama”, tutup Darussalam.

By ky1945

Seluruh PKP wajib Registrasi Ulang

 

Rabu, 15 Pebruari, 2012 – 13:53

 

Lido Kelas Pajak Wartawan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meregistrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nasional. Proses registrasi dilakukan mulai Februari hingga Agustus 2012. “Tujuan registrasi ulang ini untuk penertiban admistrasi, pengawasan, dan menguji pemenuhan kewajiban subyektif dan obyektif PKP Registrasi ulang dilakukan secara administrasi dan verifikasi lapangan,” jelas Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas (P2Humas) DJP Dedi Rudaedi dalam acara Kelas Pajak bagi Wartawan terkait Strategi Pengamanan Penerimaan Perpajakan Tahun 2012, Sabtu, 11 Februari 2012, di Hotel Lido Lakes Resort, Bogor, Jawa Barat.

Aturan yang mewajibkan seluruh PKP mendaftar ulang termuat dalam PER-05/ PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012 lalu. Registrasi ini penting karena PKP wajib memungut PPN per tahunnya. Berdasarkan data DJP, dari sekitar 700 ribu PKP, baru 290 ribu PKP atau sekitar 42% yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diduga pemilik Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang tak melaporkan SPT masa PPN ini sebenarnya sudah tidak memiliki usaha, tapi masih terdaftar. Karena itu, para pengusaha diminta untuk melakukan daftar ulang. Registrasi yang dilakukan DJP ini merupakan sebuah terobosan positif guna mendapatkan data dan penerimaan pajak dalam jumlah yang bisa diukur. “Program ini banyak bersifat proaktif dari Ditjen Pajak. Ini diperlukan agar kami bisa mendapatkan data valid dan berkualitas. Saat ini DJP menjalin kerja sama dengan instansi lain berkaitan dengan kelengkapan data. Kami sudah bicara pertukaran data dengan institusi lain. Terkait denpan itu juga dibentuk kantor pengolahan data eksternal (KPDE) termasuk data yang berkaitan dengan PKP,” ujar Dedi.

Sebelumnya pada acara yang sama, Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama, memaparkan bahwa jumlah PKP per April 2011 mencapai 684 ribu PKP. Kemudian, jumlah itu bertambah sekitar 20 sampai dengan 30 ribu menjadi 700 ribu PKP per Desember 2011. Nah, terhadap 700 ribu PKP itu akan dilakukan Registrasi Ulang mulai Februari hingga Agustus nanti, melalui verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Bila hasil verifikasi atas 700 ribu PKP tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria subjektif dan objektif maka NPPKP pengusaha atau badan tersebut akan dicabut.

Hestu menjelaskan bahwa verifikasi merupakan serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subyektif dan obyektif, atau penghitungan dan pembayaran pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak (WP) atau data yang dimiliki DJP. Hal itu dilakukan dalam upaya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, atau menertibkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus verifikasi administrasi  diperuntukkan bagi WP yang memenuhi kriteria PKP pindah alamat, pemusatan, serta tidak lagi memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebagai PKP. Sedangkan verifikasi lapangan untuk PKP yang tidak masuk kriteria tidak aktif, pindah, pemusatan, tidak lapor SPT masa dengan kriteria tidak dilakukan kunjungan dalam enam bulan terakhir, tidak dilakukan pemeriksaan PPN dalam enam bulan terakhir, dan tidak dilakukan konfirmasi lapangan sebelum berlakunya PER-05/ PJ/2012, imbuh Hestu. “Intinya, kami Ingin mendapatkan PKP terdaftar yang keberadaan dan atau kegiatan usahanya telah diyakini kebenarannya. Kalau enggak jelas, cabut saja,” tandas Hestu.

By ky1945

Tidak Semua Pelaku UKM Dikenai PPN

Senin, 13 Pebruari, 2012 – 17:14
Dirjen Pajak dalam Acara Kelas Pajak 2012

Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tetap akan dipungut Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun tidak semua pelaku UKM akan dikenai PPN dan pelaku UKM yang wajib membayar pajak pun bakal dipermudah dalam proses penyetorannya. “Bagi UKM kami mau beri fasilitas pajak yang simpel, yaitu pengenaan pajaknya dihitung dari omzet. Sekarang, itu tengah dibahas, mudah-mudahan cepat selesai,” terang Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad A. Rahmany dalam acara Kelas Pajak bagi Wartawan terkait Strategi Pengamanan Penerimaan Perpajakan Tahun 2012, Sabtu, 11 Februari 2012, di Hotel Lido Lakes Resort, Bogor, Jawa Barat.

Pemotongan dari omzet diusulkan karena UKM selama ini tidak memiliki pembukuan yang rinci soal belanja, penjualan, maupun pendapatan bersihnya Oleh karena itu, untuk mempermudah, diusulkan pemotongan dari omzet. Fuad menerangkan bahwa DJP berupaya agar Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum bagi kebijakan pajak tersebut tidak menyatakan pengenaan pajak untuk UKM, melainkan pajak yang dikenakan berdasarkan hasil usaha di atas Rp 300 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar. Artinya, pengusaha mikro seperti penjual bakso, pedagang sayur dan pedagang asongan atau penjual keliling lainnya tetap bebas pajak, sedangkan mereka yang beromzet lebih dari Rp 4,8 miliar dikenai pajak seperti pengusaha besar. “Untuk usaha yang beromzet diatas Rp 300 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar akan dikenai PPN 1 % dan PPh 1%,” urai Fuad.

Fuad mengungkapkan bahwa proses penyetoran pajak bagi UKM juga akan dipermudah. Salah satunya dengan menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Saat ini, Kementerian Keuangan sedang berkoordinasi dengan sejumlah bank yang selama ini bekerja sama dengan UKM, seperti BRI, Bank Mandiri, ataupun BTN untuk mempermulus rencana tersebut. Penyederhanaan pajak yang diberikan kepada pengusaha kecil masih berupa cara pembayaran, belum pada penyederhanaan besaran pajak kumulatif. “Meski begitu, pengusaha tetap harus menyetor SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak saban tahun,” imbuh Fuad

Demi prinsip keadilan, DJP tetap akan memungut pajak dari pelaku UKM. Pendapatan pengusaha UKM dinilai layak dikenai pajak. Perbandingannya, buruh pabrik dengan upah Rp 3 juta per bulan saja sudah dipotong bulanan untuk membayar pajak. Maka dengan prinsip yang sama, DJP mengusulkan pengenaan PPh untuk usaha dengan omzet di bawah Rp 300 juta setahun. Pelaku UKM yang beromzet sampai dengan Rp 300 juta itu kemungkinan akan dikenai PPh 0,5%. Meski demikian pengusaha kelas ini tidak akan dikenakan PPN karena tergolong bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Fuad menandaskan setiap warga negara atau badan usaha yang penghasilannya di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus membayar pajak. PTKP ditetapkan sebesar Rp 15,84 juta per tahun. Pada prinsipnya pengenaan pajak tetap ada bagi semua masyarakat sebagai perwujudan dari upaya menegakkan rasa keadilan di kalangan masyarakat. “Kalau PNS atau pegawai yang pendapatannya Rp 48 juta per tahun harus membayar pajak, masa UKM yang omzetnya Rp 2 miliar tidak membayar? Ini masalah keadilan,” ucap Fuad.

By ky1945

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 132/KM.1/2012

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 132/KM.1/2012

T E N T A N G

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 

13 Februari 2012 SAMPAI DENGAN 19 Februari 2012

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : a.

bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan 19 Februari 2012

Mengingat :  1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

4.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

5.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No.20/P tahun 2005;

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL
13 Februari 2012 SAMPAI DENGAN 19 Februari 2012.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal  13 Februari 2012 sampai dengan  19 Februari 2012, ditetapkan sebagai berikut:

1 Rp. 8,966.00 Untuk Dolar  Amerika Serikat (USD) 1,-
2 Rp. 9,664.81 Untuk Dolar  Australia (AUD) 1,-
3 Rp. 9,008.70 Untuk Dolar  Canada (CAD) 1,-
4 Rp. 1,598.17 Untuk Kroner  Denmark (DKK) 1,-
5 Rp. 1,156.24 Untuk Dolar  Hongkong (HKD) 1,-
6 Rp. 2,976.19 Untuk Ringgit  Malaysia (MYR) 1,-
7 Rp. 7,486.07 Untuk Dolar  Selandia Baru (NZD) 1,-
8 Rp. 1,555.09 Untuk Kroner  Norwegia (NOK) 1,-
9 Rp. 14,200.71 Untuk Poundsterling  Inggris (GBP) 1,-
10 Rp. 7,188.56 Untuk Dolar  Singapura (SGD) 1,-
11 Rp. 1,347.32 Untuk Kroner  Swedia (SEK) 1,-
12 Rp. 9,819.30 Untuk Franc  Swiss (CHF) 1,-
13 Rp. 11,627.55 Untuk Yen  Jepang (JPY) 100,-
14 Rp. 1,392.91 Untuk Kyat  Burma (BUK) 1,-
15 Rp. 182.12 Untuk Rupee  India (INR) 1,-
16 Rp. 32,287.80 Untuk Dinar  Kuwait (KWD) 1,-
17 Rp. 98.94 Untuk Rupee  Pakistan (PKR) 1,-
18 Rp. 211.86 Untuk Peso  Philipina (PHP) 1,-
19 Rp. 2,390.79 Untuk Riyal  Saudi Arabia (SAR) 1,-
20 Rp. 78.27 Untuk Rupee  Sri Lanka (LKR) 1,-
21 Rp. 290.93 Untuk Bath  Thailand (THB) 1,-
22 Rp. 7,188.67 Untuk Dolar  Brunei Darussalam (BND) 1,-
23 Rp. 11,878.87 Untuk Euro  Euro (EUR) 1,-
24 Rp. 1,422.81 Untuk Yuan  China (CNY) 1,-
25 Rp. 8.02 Untuk Won  Korea (KRW) 1,-
Pasal  2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku  pada tanggal  13 Februari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal   13 Februari 2012

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS JENDERAL

 

KIAGUS AHMAD BADARUDIN

By ky1945

Media Massa Diharapkan Lebih Berperan dalam Mensosialisasikan Pajak

 

Rabu, 8 Pebruari, 2012 – 13:17

 

“Meski realisasi penerimaan pajak di provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sepanjang tahun 2011 menembus Rp.3,16 triliun atau 104,35 persen dari target sebelumnya Rp.3,03 triliun dan meningkat sebesar 27 persen jika dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya, namun kurang dari 49% Wajib Pajak (WP) di Kalbar yang baru menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak. Oleh karena itu, media cetak dan elektronik di Kalbar harus lebih berperan dalam mensosialisasikan akan pentingnya membayar pajak bagi masyarakat untuk melanjutkan pembangunan Indonesia”, demikian ajakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalbar Winarto Suhendro dalam sambutannya pada acara Media Gathering di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Rabu, tanggal 18 Januari 2012 lalu.

 

Winarto memaparkan bahwa dari jumlah 205.868 WP Orang Pribadi yang terdaftar di Kanwil DJP Kalbar, baru sekitar 104.268 WP Orang Pribadi atau 50,6 persen yang menyampaikan SPT. Sedangkan untuk WP Badan, dari 24.246 WP Badan yang terdaftar di Kanwil DJP Kalbar, baru sekitar 8.160 Badan atau sekitar 33,66 persen yang menyampaikan SPT, ungkap Winarto yang dalam uraiannya dilengkapi pemaparan materi ringkas oleh Kepala Bidang (Kabid) Dukungan Teknis dan Konsultasi (Duktekkon) Petrus Martono, Kabid Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak (P4) Soni Samiono dan Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Kabid P2 Humas) Kanwil DJP Kalbar, Sutikno.

 

Data Kanwil DJP Kalbar menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kalbar terus meningkat dari tahun ke tahun. DImana penerimaan pajak Kalbar pada tahun 2008 adalah sebesar Rp.1,91 triliun. Kemudian pada tahun 2009, penerimaan pajak naik dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.2,12 triliun. Selanjutnya pada tahun 2010, penerimaan pajak Kalbar tercatat Rp.2,57 triliun dan pada tahun 2011 kemarin, penerimaan pajak Kalbar mencapai Rp 3,16 triliun atau tercapai sebesar 104,35 persen dari target sebelumnya Rp.3,03 triliun, rinci Winarto beserta jajarannya.

 

Winarto menambahkan bahwa Kanwil DJP Kalbar telah menempuh berbagai cara dalam mendongkrak pendapatan pajak. Antara lain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama dalam mengumpukan data yang dapat digunakan sebagai sarana dalam pengawasan WP dan meningkatkan kepatuhan WP. Untuk tahun 2012, Kanwil DJP Kalbar meluncurkan tax SMS Center DJP Kalbar dan menggulirkan program jemput bola untuk meningkatkan kepatuhan WP. ” Kami akan mengunjungi instansi-instansi sekaligus untuk memberikan bimbingan teknis pengisian SPT,” jelas Winarto.

 

Sedangkan dengan kehadiran SMS Center diharapkan akan mempermudah dan mempercepat WP dalam memperoleh akses terkait perpajakan melalui nomor : 081807272525 (0818072pajak). Masyarakat dipersilahkan mengirimkan aduan, kritikan, masukan atau saran dan apa saja terkait pajak melalui nomor SMS Center. “Pesan yang masuk akan ditindaklanjuti dalam waktu 1×24 jam, dan pengirim wajib mencantumkan nama dan asal yang jelas,” imbuh Winarto.

 

” Dengan adanya SMS Center tersebut diharapkan dapat pula menghilangkan image negatif terhadap petugas pajak yang ada selama ini. Kita tidak akan tahu kekurangan kita kalau tidak ada control dari masyarakat. Kita membutuhkan usaha yang baik dari semua stakeholder, termasuk kerjasama dengan media dalam hal pemberitaan merupakan satu di antara pilarnya,” terang Winarto.

By ky1945